“Siapa pun pemenangnya neolib yang berkuasa!” ujar Pengamat Kebijakan Publik Ichsanuddin Noorsy kepada mediaumat.com Kamis (21/5) di Jakarta. Lebih lanjut Noorsy menyebutkan usai dijajah secara militer kini Indonesia dijajah secara ekonomi. Dalam penjajahan ekonomi ini sudah pasti terjadilah kejahatan kemanusiaan sehingga bangsa ini kehilangan harga dirinya. Jadi neoliberalisme adalah kejahatan kemanusiaan. “Paling tidak dalam penjajahan ekonomi ini bukan lagi fisik yang dibunuh tetapi harga diri. Itulah yang disebut dengan economic slavery, ekonomi perbudakan,” tandasnya.
Bila suatu negara sudah diduduki secara ekonomi, ujar Noorsy, hidupnya akan seperti di Indonesia ini. Semua tata ruang bangsa ini diisi oleh barang asing. “Bahkan dompet kita tergantung kepada asing,” katanya. Isu yang menyertai dikembangkannya neolib ini adalah demokrasi liberal, country risk, gender, good corporate governance,indeks korupsi, indeks persaingan, multikultur, kearifan lokal, pemerintah gagal dan buruk dalam pemberian layanan publik, dan HAM. “Tentu saja HAM tanpa Ekosob yaitu tanpa memperoleh penghidupan yang lakak, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan publik,” ujar Noorsy.

Oleh karena itu, kejahatan kemanusiaan itu akan tetap lestari bukan karena Boedioni an sich menjadi wapres. Karena banyak pengamat yang menuding Boediono sebagai antek IMF, bahkan Gus Dur menyebutkan bahwa Boediono itu masih stafnya IMF. ”Saya tidak menyebut dia antek tapi saya akan menyebutkan pengalaman pribadi,” ujar Noorsy.

Noorsy pun menyebutkan, suatu hari ketika Boediono tidak menjadi menteri dia mikir, mengapa Pengamat Ekonomi Revrison Bazwier menjadi staf ahli MenHAM. Boediono bertanya, Kok bisa Revrison menjadi staf ahli MenHAM? “Artinya apa? Berarti dia tidak mengerti hak ekonomi termasuk di dalam Hak Asasi Manusia. Kalau begitu dia menjalankan apa? Jelas dipisahkannya antara hak politik dengan hak ekonomi, sosial dan budaya,” tuding Noorsy karena dalam ekonomi neolib itu ekonomi dipisahkan dari HAM.

Pengalaman lainnya, ketika Noorsy meminta agar pemerintah Indonesia merestruktur kembali pembayaran utangnya atau bahkan minta penghapusan utang. Karena aturan mainnya begitu ketika negara dalam keadaan krisis, utang luar negeri yang tidak digunakan untuk kepentingan publik–dengan kata lain uang yang disalahgunakan oleh pejabat– bisa dihapuskan. Sehingga Indonesia tidak perlu membayarnya. Lalu Boediono menjawab “Saya mengerti kemauan Anda tetapi saya bisa ditendang IMF”, ujar Noorsy menirukan ucapan Boediono.

Noorsy pun mengkritik konsep ekonomi kemandiriannya Wiranto. ”Meretas Jalan Baru yang ditulis Wiranto itu belum sepenuhnya bisa diuji dalam ekonomi konstitusi. Sehingga tidak jelas bicara ekonomi kemandiriannya. Kan harus ada juga indikator-indikator yang dibangun dan menjawab pertanyaan-pertanyaan sederhana terkait kemandirian. Diantaranya, kemandirian di bidang pangan bagaimana? Kemandirian di bidang energi bagaimana? Kemandirian di bidang keuangan kayak apa? Kemandirian di bidang fiskal kayak bagaimana? Dari empat hal itu saya tambah satu, kemandirian di bidang pembangunan dan infrastruktur. Saat ini infrastruktur telekomunikasi saja siapa yang miliki? Jalan tol, yang tarifnya akan naik lagi bulan Agustus, siapa yang pegang? Energi? “Nah, itu semua belum terjawab tuntas oleh bukunya Wiranti itu!” tandasnya.

Demikian juga dengan Prabowo walaupun dia berbicara tentang ekonomi kerakyatan tetapi masih terkontaminasi oleh tiga orang, yaitu, Sri Adiningsih, Rini Suwandi, Bungaran Saragih, “ya susah dong!” keluh Noorsy.

Walhasil, meskipun yang menang nanti JK Win atau Mega Pro yang berkuasa adalah para pengusaha atau koorporat. Karena memang ada enam peristiwa yang mengikat pemerintah Republik Indonesia, sejak krisis ekonomi Amerika, Oktober 2008 lalu. Diantaranya pertemuan G20 Oktboer 2008 dan 1-2 April 2009 yang menyebutkan mari lanjutkan globalisasi, Pertemuan Washington 25-26 April yang dihadiri Paskah Suzetta.

Jadi pemerintahan yang akan datang akan diikat dan tergantung dari perjanjian yang sudah dibuat oleh pemerintahan SBY-JK itu. Itu akan terjadi bila pinjaman siaga tidak direstrukturisasi. Global medium yang lima dan sepuluh tahun dengan tingkat suku bunga 10,5 dan 11,5 persen tidak direstrukturisasi. Tambahan utang ADB tidak direstrukturisasi dan seterusnya.

Itulah tantangan untuk JK Win atau Mega Pro bila terpilih nanti. Sehingga ternyata pemerintahan yang akan datang sudah diperangkap oleh pinjaman-pinjaman yang dibuat pada tahun 2009 ini. Padahal lembaga donor itu adalah garda-garda neolib dunia. Jadi siapa dong yang bisa dipilih? Kasus pengusaha mendikte penguasa ini sebelumnya telah

terjadi di Amerika. Itulah sebabnya sistem demokrasi di Amerika disebut dengan demokrasi basa-basi. Obama sekalipun begitu, ia termasuk terkena jebakan neolib. Ada sebuah buku di Amerika yang baru saja diterbitkan mengkritik Obama. ”Kalimat ledekannya begini Change? No! Karena penguasanya tetap saja korporasi,” simpul Noorsy. Dan nampaknya hasil pilpres 2009 nanti pun menunjukkan gejala yang sama.[] -mediaumat.com-