Jakarta (ANTARA News) - Potensi korupsi di kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) antara lain adalah konsekuensi dari praktek politik biaya tinggi , kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia Andrinof Chaniago kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

"Biaya tinggi itu muncul juga karena dua sebab, yakni sistem rekrutmen dan promosi oleh partai yang tidak berdasarkan kriteria keunggulan dan karena masyarakat dibiasakan dengan iming-iming materi sejak memperkenalkan diri sampai meminta dukungan suara," kata Andrinof.

Ia menilai hal tersebut harus menjadi koreksi bagi parpol dan juga calon anggota legislatif saat memulai kampanye.
Selain karena "politik biaya tinggi", ia juga menilai potensi korupsi yang bisa terjadi di kalangan anggota legislatif adalah akibat keinginan untuk menaikkan status sosial dengan cara yang salah.

"Mereka terjebak nafsu menaikkan status sosial dengan ukuran materi. Mereka meyakini perubahan drastis nilai kekayaan dan gaya hidup adalah ukuran kenaikan status, pemaknaan kenaikan status seperti inilah yang membuat mereka terjebak," paparnya.

Hal ini, dalam pandangan Andrinof harus menjadi pelajaran bagi para Caleg yang kini sedang bertarung untuk pemilihan umum legislatif 9 April mendatang.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (4/3) dini hari, menahan anggota DPR Abdul Hadi Djamal karena diduga menerima uang terkait proyek pembangunan dermaga di wilayah timur Indonesia.

KPK juga menahan pegawai Departemen Perhubungan Darmawati dan Komisaris PT Kurnia Jaya Wira Bakti, Hontjo Kurniawan.

Abdul Hadi Djamal menjadi anggota DPR di urutan tujuh yang disangka dan didakwa melakukan tindakan korupsi serta ditahan[ant]