Syabab.Com - Sudah dua puluh hari, Israel terus menggempur Gaza di tengah-tengah diamnya para Penguasa Muslim di negeri-negeri Arab yang hanya sibuk dengan perbincangan. Hingga hari ini, korban kebrutalan Gaza telah mencapai 1.133 orang menjadi syuhada, sepertiganya adalah anak-anak. Sementara warga yang mengalami luka-luka mencapai lebih dari 5.200 orang. Resolusi PBB Nomor 1860, seperti resolusi PBB sebelumnya pada tahun 1967, hanya menjadikannya Palestina diserahkan kepada Yahudi.
Terus bertambahnya korban kebiadaban Israel menunjukkan para penguasa di negeri-negeri Islam telah membiarkan Gaza dibantai oleh penjajah Israel. Bahkan diantara mereka lebih menyukai berjabat tangan dengan Israel dan lembaga yang telah membantu berdirinya negara ilegal Israel, PBB. Pengkhianatan yang luar biasa. Sedangkan para tentara-tentara serta pelengkapan militer yang mereka miliki hanya dijadikan sebagai hiasan di barak-barak militer mereka.

Mads Gilbert, seorang ahli bedah Komite Bantuan Norwegia, berkata: "Ini situasi buatan manusia yang berpengaruh terutama terhadap populasi penduduk sipil di Gaza tanpa perlindungan."

Hal itu memang benar adanya, Gaza tanpa sedikitpun perlindungan, kecuali perlawanan para Mujahidin yang ikhlas untuk mempertahankan kehormatan mereka. Sementara para penguasa di negeri-negeri Islam, terutama negeri-negeri Arab, memilih untuk mengekang para tentara Muslim yang mereka miliki dan sibuk dengan perbincangan tak berarti. Semua itu menunjukkan sikap pengecut mereka.

Seperti biasa, pembantaian terus dibiarkan, setelah itu perundingan, lalu pembantain lagi, perundingan lagi dan seterusnya. Sementara para penguasa dan lembaga antek AS, PBB, menekan pihak Palestina untuk berdamai dengan Israel. Ujungnya adalah pengakuan terhadap negara ilegal Israel itu.

Tawaran solusi dua negara: satu Palestina Merdeka dan satu Negara Israel sering kali dilontarkan. Bahkan, seperti dikatakan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Tifatul Sembiring, Hamas menginginkan Kondisi Palestina sesuai Perjanjian 1967. Padahal, akar persoalan Palestina tiada lain penjajahan Israel yang telah mencaplok negeri milik kaum Muslim itu, sejak 1948. Melalui lembaga PBB itulah, pada tahun 1947, Palestina dipecahbelah untuk diberikan kepada Israel. Sejak itu, pengusiran, perampasan rumah, hingga pembantaian terus terjadi, bahkan hingga hari ini. Menerima solusi dua negera atau Palestina 1967, sama artinya mengakui keberadaan negara penjajah Israel itu.

Baru-baru ini, Ban Ki Moon, sekjen PBB tiba di Kairo pada hari Rabu di awal tawaran untuk memulai perundingan gencatan senjata antara faksi Palestina Hamas dengan Israel. Ban bertemu dengan Hosni Mubarak, penguasa Mesir yang telah berjabat tangan dengan pejabat Israel, dua hari sebelum dimulainya pembantai pada akhir Desember lalu. Pada kedatangannya itu, Ban diharapkan untuk terus berbicara dengan para pemimpin Yordania, Syiria, Libanon dan Turki.

Diplomasi Telah Mati!

Di tengah pembantaian yang terus terjadi, para penguasa itu malah sibuk berdialog dan berunding dengan negara tak beradab itu [baca: Setelah Dibunuh, Teroris Israel itu Membiarkan Anjing Memakannya, Biadab!]. Seolah-olah mereka berupaya untuk menghentikan pembantaian di Gaza. Ismail Yusanto, Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia, dalam sebuah acara diskusi di salah televisi nasional mengatakan, perundingan itu layak dilakukan dengan negara beradab.

"Ya, diplomasi itu cara yang paling beradab terhadap negara yang beradab, untuk negara beradab. Tapi kita ini melawan negara yang tidak beradab,” tegas Yusanto.

Karena itulah, lanjutnya, dia hanya menyerukan untuk mengerahkan pasukan negeri-negeri Muslim untuk menghentikan kebrutalan Israel tersebut. "Karena satu-satunya bahasa bagi Israel itu adalah perang bukan perdamaian".

Robert Fisk, seorang wartawan dan pengamat Timur Tengah, mengatakan baik perang Gaza sekarang atau tidak, konflik regional 60 tahun itu lebih luas akan berakhir tanpa penyelesaian isu Palestina.

"Mengapa mereka [Palestina] dirampas? Mengapa permukiman-koloni untuk orang-orang Yahudi saja-yang dibangun di tanah Arab yang ilegal itu? Dan itu masih terus berlangsung," katanya kepada Al-Jazeera.

Resolusi Busuk PBB: Gaza Diserahkan Kepada Israel

Awal pekan ini, Dewan Keamanan PBB menyetujui resolusi yang mengikat yang menuntut gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Namun, baik Israel dan Hamas telah mengabaikan resolusi itu dan melanjutkan peperangan.

Fiisk mengatakan bahwa Israel akan mendapatkan cemoohan PBB atas permintaan gencatan senjata selama AS, satu-satunya negara yang abstain dari 15 suara anggota dewan keamanan yang memutuskan resolusi ini, akan terus kembali membela Israel.

“Ini sangat jelas dari Hillary Clinton [masuk sekretaris negara) yang berkomentar bahwa AS di belakang Israel akan dilanjutkan di bawah Barack Obama. Saya melihat tidak ada perubahan, saya melihat tidak ada harapan sama sekali di masa mendatang,” kata Fisk.

Sementara itu Hizbut Tahrir di berbagai belahan negeri menyampaikan sikapnya dengan judul "Resolusi 1860 Bukti Nyata Pengecutnya Para Penguasa Negeri Islam; Mereka Tidak Hanya Menghinakan Gaza Dengan Tentara Mereka, Justru Gaza Mereka Serahkan Kepada Yahudi Melalui Resolusi PBB".

Partai politik Islam internasional itu mengungkapkan bahwa untuk mensosialisasikan resolusi ini, AS sengaja abstain, agar tampak bahwa AS seolah-olah tidak berada di belakang resolusi tersebut. Dengan demikian, para penguasa itu pun bisa menunjukkan kemenangan gemilang yang jauh dari pengaruh AS.

“Mereka sesungguhnya bohong. Setiap orang yang berakal dan mempunyai kesadaran politik pasti tahu, bahwa andai saja AS tidak berada di belakangnya, pasti AS sudah memveto resolusi tersebut.”

Resolusi 1860 yang dikeluarkan PBB merupakan bukti nyata pengecutnya para penguasa negeri Islam. Dengan tegas, gerakan yang menginginkan umat Islam bersatu di bawah payung Khilafah ini mengungkap kebusukan dan sikap pengecut para penguasa di negeri-negeri Islam.

“Mereka tidak hanya menghinakan Gaza dengan tentara mereka. Justru Gaza mereka serahkan kepada Yahudi melalui resolusi PBB.”

PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bermarkas di Amerika Serikat itu sejak awal telah menjadi alat bagi kepentingan AS. Sungguh sangat naif, bila para penguasa Muslim dunia saat ini masih berharap kepada PBB.

Seperti yang ditegaskan oleh Jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto mengatakan PBB sebagaimana pendahulunya Liga Bangsa-bangsa (LBB) adalah alat negara-negara kafir penjajah untuk melegitimasi kepentingan jahat mereka terutama ke dunia Islam. ”Haram hukumnya bergabung dengan organisasi internasional itu”, ujarnya[syabab]