Kembali Lalai, Dimanakah Para Penguasa, Wakil Rakyat Pengayom Rakyat ? Apakah mereka Sibuk BERKAMPANYE ? Inikah Hasil Kampanye Kalian ?

By den_bagus on 16.32

Filed Under:


Iklan Klaim Keberhasilan Pemerintah Bentuk Kejahatan Informasi
Jakarta - Sejumlah iklan klaim keberhasilan pemerintah yang dilakukan oleh beberapa parpol dinilai banyak memuat informasi yang tidak valid. Tidak hanya menyesatkan, hal itu pun dinilai sebagai bentuk kejahatan informasi.

"Boleh saya katakan itu kejahatan informasi," kata Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA) Jakarta Raya Said Salahudin kepada detikcom, Rabu (25/2/2009).

"Kalau informasi menyesatkan, masyarakat malah tidak tercerdaskan. Dan ini berlawanan dengan tujuan kampanye untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," imbuhnya.

Pasal 76 UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu menyebutkan, kampanye pemilu dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Said menjelaskan, iklan klaim keberhasilan Partai Demokrat tentang kenaikan anggaran pendidikan 20 persen termasuk dalam kategori menyesatkan.

"Anggaran pendidikan 20 persen itu amanat konstitusi, mau presidennya siapa, menterinya siapa, ya harus dilakukan," pungkasnya.

Said pun menyinggung iklan PKS yang menampilkan kadernya Menteri Pertanian Anton Apriyantono dan mengkalim keberhasilan swasembada pangan. Menurutnya, iklan tersebut seolah balasan atas iklan Partai Golkar yang sebelumnya juga mengusung tema swasembada pangan.

"Swasembada pangan adalah kewajiban pemerintah untuk menyejahterakan rakyat. Memang sudah kewajiban," tegasnya.

"Cobalah partai lebih bijak untuk lebih kreatif dengan membuat konsep-konsep iklan yang bermanfaat. Dan memberikan impilikasi politik positif buat masyarakat," tandasnya.

Tidak hanya itu, LIMA pun mengkritik iklan partai oposisi PDIP, yang dinilai hanya memberikan janji-janji penurunan harga sembako tanpa penjelasan metode apa yang akan dilakukan untuk mencapai janji tersebut.[dtk]

Stop Iklan Klaim Keberhasilan Pemerintah

Jakarta - Sejumlah iklan klaim keberhasilan yang dilakukan partai-partai pendukung pemerintah sebagai kampanye dinilai dapat berimplikasi negatif. Karenanya, iklan-iklan tersebut diminta dihentikan.

"Stop iklan klaim keberhasilan pemerintah oleh parpol," kata Direktur Lingkar Madani Untuk Indonesia (LIMA) Jakarta Raya Said Salahudin kepada detikcom, Rabu (25/2/2009).

Menurut catatan detikcom, sedikitnya ada 3 parpol yang membuat iklan klaim keberhasilan pemerintah sebagai alat kampanye. Pertama, Partai Demokrat dengan klaim keberhasilan dalam 3 kali penurunan harga BBM dan peningkatan anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari APBN.

Kedua, Partai Golkar dengan iklan klaim keberhasilan perdamaian di Nangroe Aceh Darusalam (NAD). Ketiga, iklan klaim keberhasilan oleh PKS dengan memamerkan prestasi kadernya yang menjabat Menteri Pertanian Anton Apriyantono.

Iklan-iklan tersebut, kata Said, tanpa data yang valid, logis dan terukur, bisa menyebabkan masyarakat mengkonsumsi informasi yang salah dan menyesatkan.

"Sehingga iklan-iklan tersebut bisa mengarah pada kebohongan publik," jelas Said.

Seperti diketahui, iklan Partai Demokrat yang membeberkan data-data klaim keberhasilan pemerintah sempat dikritisi oleh partai oposisi, PDIP, karena dinilai tidak sesuai dengan data Biro Pusat Statistik (BPS).

Menurut Said, iklan klaim keberhasilan juga berpotensi menimbulkan suasana inkondusif dalam pola relasi di antara parpol pendukung pemerintah sendiri. Karena suatu parpol bisa merasa iri dengan klaim dari parpol lain.

"Keberatan PAN terhadap klaim PD soal 20 persen anggaran pendidikan menunjukkan adanya persitegangan itu. Dikhwatirkan parpol lain terprovokasi membuat iklan yang sama," tuturnya.

"Menteri dari parpol mengklaim sepihak sukses departemennya. Ujungnya, publik semakin tidak tercerdaskan," tegasnya.

Said menambahkan, sejatinya setiap kebijakan pemerintah yang dianggap berhasil haruslah dilihat sebagai hasil kerja kolektif dari berbagai pihak dan tidak boleh menjadi klaim sepihak atau dimonopoli parpol di eksekutif.

"Selain sudah menjadi amanat konstitusi, peran legislatif, birokrasi, pers dan masyarakat sipil tidak dapat dinihilkan dari suksesnya program tersebut," tandasnya.[dtk]lihat Swasembada Beras Hanya "Isapan Jempol"

0 komentar for this post

Posting Komentar

 Blog Terbaik News & Journalism - Top Blogs Philippines Malaysian Topsites - TopMalaysia.OrG Journalist Blogs - Blog Catalog Blog Directory Indonesian Muslim Blogger